PK Ditolak, Kesempatan Terakhir Ahok Ajukan Grasi ke Presiden

Majelis hakim peninjauan kembali yang dipimpin Artijo Alkhostar dengan anggota Hakim Agung Salman Luthan dan Sumardiatmo, memutuskan menolak pengajuan upaya PK Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sidang PK digelar Senin pagi, 26 Maret 2018.


Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Selasa (27/3/2018), Juru Bicara MA Suhadi mengatakan dengan ditolaknya pengajuan PK, maka hanya tinggal satu celah yang bisa ditempuh Ahok, yaitu mengajukan grasi ke Presiden. Karena berdasarkan undang-undang kehakiman, PK hanya bisa dilakukan sekali.


"Mahkamah Agung telah memutus PK yang diajukan Pak Ahok dan keputusannya adalah menolak PK tersebut, dan putusan yang dimohon PK tetap berlaku. PK merupakan upaya hukum luar biasa, oleh karena itu PK hanya bisa dilakukan satu kali. Bisa mengajukan upaya hukum yang lain yaitu mengajukan grasi ke Presiden Jokowi," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi, SH, MH.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.


Ahok tak melakukan banding. Ahok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penistaan agama dalam sebuah pidato di Kepulauam Seribu.

Dukung Luhut Binsar Pandjaitan, Partai NasDem Mengkritik Tanpa Data Bisa jadi Hoax

Partai NasDem menganggap pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal 'berkelahi' dengan data hanyalah seruan biasa. Sekjen NasDem Johnny G Plate menuturkan, data diperlukan jika perlu meluruskan sebuah kritik agar bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu seruan biasa saja agar pada saat melakukan kritik atau koreksi perlu didasari pada data yang akurat agar bisa dipertanggungjawabkan," kata Johnny saat dihubungi, Senin (26/3/2018).

Dia mendukung argumentasi Luhut dan mengatakan segala macam kritik perlu dikuatkan dengan data. Supaya diharapkan kritik tersebut tidak berkembang secara liar dan menjadi hoax.

"Jika kritik tidak didukung data maka hanya akan ribut saja dan jadi berita hoax dan tentu tidak bermanfaat bagi semua pihak," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali melontarkan pernyataan pedas. Luhut mengatakan, jika ada yang ingin 'berkelahi' dengan dirinya sebaiknya pakai data bukan asal ngomong.

Luhut memang kerap beradu 'mulut' dengan sejumlah politikus. Salah satunya politikus senior Partai PAN, Amien Rais.

Luhut berang terhadap mantan Ketua MPR Amien Rais yang disebut menuding program sertifikasi Jokowi hanyalah bohong alias pengibulan. Luhut mengaku paham betul rekam jejak sang pengkritik yang disebutnya senior itu dan tak segan mencari dosa-dosanya.

Terbaru, Luhut berbicara soal tantangan berkelahi pakai data. Namun dia tidak menyebut siapa yang mengajak dirinya berkelahi. Itu dia sampaikan dalam acara pembekalan caleg Golkar, Minggu (25/3).

"Zaman sekarang ngibul nggak benar. Saya minta Golkar tidak ikut-ikutan, Golkar itu bicara dengan data. Bahan data ini Pak Sekjen tolong dikasih semua, Anda bicara data saja. Jadi kalau berkelahi data. Data ini bisa dipertanggung jawabkan," beber Luhut. 

Partai Gerindra Bentuk Tim Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2019

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memastikan Ketua Umum Prabowo Subianto akan maju sebagai capres di Pilpres 2019 meski hingga saat ini belum mendeklarasikan diri. "Tinggal menunggu waktu. Pak Prabowo Insya Allah akan mencalonkan diri," ujar Desmond saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018). Saat ditanya terkait persiapan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku partainya telah membentuk tim pemenangan di Pilpres 2019.

Namun, ia enggan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait tim tersebut dan siapa saja anggota yang menjadi tim pemenangan. "Sudah ada. Kalau anggotanya, wah itu rahasia perusahaan," ucapnya. "Masih ada tiga bulan lagi. tenang saja. sebelum hari H (jadwal pendaftaran) akan ada pengumuman," kata Desmond.